Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah dokumen resmi yang memuat laporan harta kekayaan pejabat atau penyelenggara negara yang wajib disampaikan kepada KPK sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. LHKPN bertujuan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus meningkatkan integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.