Larang Alih Fungsi Lahan Pertanian Lewat Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025
Denpasar — Pemerintah Provinsi Bali resmi menerbitkan Instruksi Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025 tentang Larangan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Sektor Lain di seluruh kabupaten/kota. Instruksi yang ditetapkan pada 2 Desember 2025 oleh Gubernur Bali Wayan Koster ini berlaku sejak tanggal penetapan hingga diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum permanen. Kebijakan tersebut menjadi…
Instruksi Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025
tentang Larangan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Sektor Lain
Ancaman Alih Fungsi Lahan pada Ketahanan Pangan Masyarakat
Oleh:I Wayan Suarjana, S.TP., M.Agb.Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama Pangan merupakan kebutuhan primer masyarakat yang harus senantiasa dipenuhi agar masyarakat dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kebutuhan akan pangan dapat dipenuhi dari berbagai jenis sumber pangan sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing daerah di Indonesia. Adapun beberapa sumber pangan yang umum dimanfaatkan oleh masyarakat yakni…
Festival Anggrek Bali 2025 Resmi Dibuka di Taman Budaya Art Centre Denpasar
Denpasar,– Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali resmi membuka Festival Anggrek Bali 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 1–7 November 2025 di Taman Budaya Art Centre, Denpasar. Acara ini menjadi wadah pelestarian sekaligus pameran keindahan ragam anggrek khas Bali dan Nusantara sebagai upaya menjaga kekayaan hayati serta mendorong pengembangan ekonomi berbasis florikultura. Tahun ini, festival…
Pemanfaatan Kulit Kopi sebagai Pakan Ternak di Bali: Peluang dan Tantangan
Oleh:Florika Perdana Sari, S.PtAnalis Pakan Ternak Distanpangan Bali Bali dikenal bukan hanya karena pariwisatanya, tetapi juga karena potensi pertanian dan perkebunan yang kuat salah satunya adalah kopi. Sentra produksi kopi di Bali ada di 3 kabupaten antara lain Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli (Kintamani), dan Tabanan (Pupuan). Setiap musim panen menghasilkan limbah kulit kopi dalam jumlah…
Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2024 tentang Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Aksi Stop Boros Pangan
Tentang Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Aksi Stop Boros Pangan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Peredaran Hewan Penular Rabies (HPR)
tentang Tata Cara Peredaran Hewan Penular Rabies (HPR)
Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan Sebangsanya dari dan/atau ke Provinsi Bali
Tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan Sebangsanya dari dan/atau ke Provinsi Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemeliharaan Hewan Penular Rabies (HPR)
Tentang Tata Cara Pemeliharaan Hewan Penular Rabies (HPR)
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Rabies
Tentang Penanggulangan Rabies

