Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan setiap Badan Publik Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
Selain Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menurut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh dari semua badan publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali sebagai PPID Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 407/03-HK/2021 sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi
Tugas dan Fungsi
| No | Tugas |
|---|---|
| 1 | membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya. |
| 2 | menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; |
| 3 | melakukan verifikasi bahan informasi publik; |
| 4 | melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik; |
| 5 | menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan. |
| 6 | menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; |
| 7 | melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan |
| 8 | memberikan laporan tentang pengelolaan dan layanan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama paling sedikit setiap triwulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan. |
Struktur Organisasi
Visi PPID
Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Misi PPID
Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas Membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi Meningkatkan kopetensi sumber daya manusia
SK PPID Pelaksana
Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
| SK PPID Pelaksana |
SOP Informasi Publik
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendokumentasian Informasi Publik merupakan pedoman dalam pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, serta penyediaan informasi publik secara sistematis, akurat, dan dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
| Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi Publik |
Waktu Layanan
Senin - Kamis 08.00 - 16.00 WITA
Jumat 08.00 - 13.30 WITA Buka
Sabtu - Minggu - Tutup
* Jam layanan dapat berubah pada hari libur nasional atau kebijakan pemerintah.
Permohonan Informasi
Permohonan Informasi
Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi, masyarakat dapat mengajukan permintaan atau permohonan informasi kepada Badan Publik secara online maupun offline. Batas waktu proses penyelesaian 10 hari kerja.
| Formulir Permohonan Informasi | |
| Ajukan Permohonan |
Pengajuan Keberatan
MEKANISME KEBERATAN
Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misalnya menolak permintaan atau hanya memberikan sebagian informasi), maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan ditolak atau ditemukan alasan keberatan lainnya.
Alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan keberatan:
- Penolakan berdasarkan alasan pengecualian informasi publik;
- Tidak disediakannya informasi berkala;
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi publik;
- Permintaan tidak dipenuhi sebagaimana yang diminta;
- Tidak dikabulkannya permintaan informasi publik;
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- Penyampaian informasi melebihi waktu yang ditentukan peraturan.
- Apabila pemohon tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya putusan.
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan, silakan mengunduh formulir keberatan berikut:
| Formulir Pengajuan Keberatan |
Â
Â