Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Melaksanakan ”Pertemuan Koordinasi Penguatan Cadangan Pemerintah Daerah”

OLEH
IR. NI WAYAN SUARNI, M.SI
ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MADYA

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali  menyelenggarakan Pertemuan Kooordinasi Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah   pada hari Kamis  – Jumat tanggal 9 – 10 Nopember 2023 di Nirmala Hotel and Convention Center Denpasar.

Kegiatan ini dihadiri oleh 40 orang para Pejabat dan Petugas Cadangan Pangan  di 9 kabupaten/kota di Seluruh Bali .

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali  (Dr. I Wayan Sunada, SP. M.Agb) menyampaikan arahan atau sambutan  sekaligus membuka secara resmi acara Pertemuan Kooordinasi Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Disampaikan bahwa  isu krisis pangan dan perkiraan perubahan iklim akan  berdampak terhadap ketahanan pangan daerah, tentunya keberadaan CPPD menjadi penting dan prioritas bagi daerah untuk penyediaannya,  dan  merupakan tantangan besar dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan, Tingginya harga  beras diduga disebabkan karena produksi yang rendah dan pasokan yang kecil/sedikit disebabkan musim kering  dan luas tanam /panen yang kurang.

Manager Suply Chain Perum Bulog (Bapak Suudi Mutin) dan Bu Widya bahwa Bantuan Pangan dari Badan Pangan Nasional  yang diberikan kepada masyarakat disalurkan oleh Bulog, jenis beras yang digunakan untuk CPPD di Perum Bulog adalah beras yang sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 . Harga Penjualan Beras  CPP berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog  Nomor: KD-222/DK000/KU.02.01/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Harga Jual Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas/Institusi Lainnya Tahun 2023 adalah senilai 11.002,- /kg (Sebelas Ribu Dua Rupiah). Namun apabila terjadi perubahan terhadap harga jual  beras pada tahun ditandatanganinya kontrak, maka akan dilakukan addendum terhadap selisih harga dan kuantum.

Dalam tahapan mekanisme berjasama beras CPPD :

  1. Kabupaten /Kota  Menyepakati Kerjasama Pembelian Beras CPPD melalui MoU dengan Perum Bulog
  2. Mengatur mekanisme Pembelian melalui Perjanjian Jual Beli (PJB) antara Kabupaten/Kota dengan Bulog
  3. Perum Bulog menyerahkan beras sejumlah yang dikerjasamakan dengan menerbitkan BAST beras.
  4. Kabupaten/Kota menitipkan beras yang dibeli kepada Perum BulogB
  5. Penitipan dapat dilakukan lebih dari 1 tahun sejak ditandatanganinya PJB, dan hanya dilakukan penyesuaian terhadap harga jual yang berlaku pada tahun tersebut dengan Addendum dan Berita Acara Rekonsiliasi Stok

Bu Komang Trini Widyastuti Manajer  PT JPLB bahwa Penyaluran Beras Bantuan Pangan Provinsi Bali  yang   diberikan kepada  KPM sebanyak 10 Kg/KPM/bulan dengan kualitas beras CBP Medium dengan penunjukan penyedia jasa angkutan (transporter) oleh PT Jasa Prima Logistik Bulog (JPLB) merupakan  anak perusahaan Perum BULOG yang bergerak dalam pengelolaan bidang, angkutan/transportasi, freight forwading, warehousing, ground handling, jasa kepabeanan dan administrasi terkait ekspor/impor, supply chain management (SCM), serta fleet manajement system (FMS) . Dengan didukung oleh jaringan kantor cabang dan perwakilan di seluruh Indonesia, PT JPLB mempekerjakan tim profesional untuk menjalankan urusan bisnis perusahaan yang ahli di bidangnya. Penyaluran Bantuan Pangan Tahap I Tahun 2023 sudah 100% sedangkan tahap II : 79 %.

Ida Bagus Sutresna (Bappeda Provinsi Bali) melalui  Persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali atas Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  Nomor B.33.050/23066/SEKRET/ DISTANPANGAN tanggal 3 Nopember 2023 , Jumlah anggaran yang disetujui : Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk penyediaan cadangan pangan pada APBD SB Tahun 2024.